REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Almuzzammil Yusuf mengemukakan, DPR segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk berdialog dengan parlemen negara itu agar konflik Rohingya tidak melebar menjadi isu SARA.
"Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna pasca reses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak pemerintahnya menghentikan konflik disana," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/7).
Sebelumnya Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan entis Rohingya. Konflik yang terjadi di Myanmar itu telah memakan korban dalam jumlah besar dari etnis Rohingya dan sekitar 80.000 orang telah mengungsi.
Muzzammil juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN.
Dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat dibawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
"Kami meminta Presiden SBY, melalui Menlu berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain," ujarnya.
Hal lain yang juga penting, menurut anggota Komisi I DPR RI itu, negara-negara anggota ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.
"Selain itu, pengungsi muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di dibawah koordinasi ASEAN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika