REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Pimpinan Besar Nahdhatul Ulama Hasyim Muzadi mengimbau agar pemerintah Indonesia lebih di depan dalam mengahadapi persoalan etnis Muslim minoritas. Terkait Rohingya, kata dia PBNU akan memanggil Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia 4 Agustus mendatang untuk menjelaskan dengan rinci akar persoalan tersebut.

''Yang tersampaikan hanya sepotong-sepotong,'' kata Hasyim, di Jakarta, Rabu (1/8). Hasyim juga mengharapkan pemerintah Myanmar agar lebih terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya.

Dia curiga dengan tidak diperkenankannya para relawan kemanusian memasuki Negara Bagian Rakhine. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam ini juga menyayangkan keberadaan tokoh demokrasi di Myanmar Aung San Suu Kyi yang tidak dapat menekan lawan politiknya agar jangan berperilaku diskriminatif terhadap Muslim.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menjelaskan Indonesia tidak menawarkan untuk menjadi tempat pengungsian etnis Rohingya tersebut. Hanya saja, kata dia, Indonesia tidak dapat menolak apabila terdapat etnis Rohingya yang hendak memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Saya sudah sampaikan, faktanya Indonesia tidak seperti negara lain, yang menolak kedatangan mereka," terang Marty.

Dia juga menyatakan Indonesia akan membawa permasalahan etnis minoritas ini ke pertemuan luar biasa negara-negara Islam di Jeddah pada pertengahan Agustus mendatang. "Kita akan membahasnya bersama di OKI nanti," ujar Marti. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika