REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari, mengatakan bagi rakyat tidak terlalu penting institusi mana yang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas apakah KPK atau Polri. Yang ditunggu rakyat adalah pelakunya ditangkap dan dipenjarakan.

"Bagi rakyat, tak penting siapa yang tangani kasus ini, apakah Polri atau KPK. Bagi rakyat yang penting koruptor simulator SIM itu bisa ditangkap dan dihukum," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari disela-sela membuka forum diskusi terbatas dengan tema "Radikalisasi Pancasila: upaya implementasi dan aplikasi nilai-nilai Pancasila" di Jakarta, Sabtu.

Forum diskusi terbatas Empat Pilar kehidupan bernegara tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara MPR dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan diikuti oleh 75 orang dari Muhammadiyah.

Lebih lanjut Hajriyanto mengatakan tentang siapa yang menangani tidak perlu dipolemikan lagi. Karena menurutnya hal itu justru tidak akan produktif. "Rakyat justru menunggu, bagi rakyat yang penting siapa yang paling cepat dan bisa menyelesaikan. Biarkan mereka berkompetisi," kata Hajriyanto.

Namun Hajriyanto mengingatkan kedua institusi tersebut harus serius dan benar-benar menuntaskannya tanpa berpretensi untuk menutup-nutupinya. "Sekali ditemukan ada pihak yang menyembunyikan sesuatu maka habislah institusi itu di mata rakyat," kata Hajriyanto.

Lebih lanjut Hajriyanto juga mengatakan pada saat ini memang Polri tidak begitu indah dalam pandangan masyarakat. Menurut Hajriyanto, melihat begitu bersemangatnya Polri ingin menangani kasus ini sangat penting, sangat fundamental dan bisa jadi sangat vital.

"Justru ini tantangan bagi Polri apakah akan menjadi momentum perbaikan bagi Polri. Tapi kita meyakini bahwa kasus simulator ini akan menjadi momentum perbaikan," kata Hajriyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika