REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai memiliki komitmen menangani korupsi. Komitmen itu bisa dilihat dari cara kedua instansi tersebut menangani secara bersama-sama kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.
Demikian yang disampaikan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha menanggapi dugaan terjadinya gesekan antara Polri dan KPK terkait penanganan kasus tersebut. "Apa yang kita lihat saat ini adalah semangat dari institusi Polri maupun KPK untuk memberantas korupsi," kata Julian disela-sela mendampingi Presiden SBY dalam rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (7/8).
Julian menambahkan, kita tahu masing lembaga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan juga tindak lanjut dari proses dari perkara korupsi itu sendiri. "Jadi mari kita tunggu bersama dari sekarang yang dilakukan tindak lanjut baik dari Polri dan KPK. Saya kira masyarakat bisa bersabar dan percaya KPK dan Polri bisa bersinergi menuntaskan," sebut dia.
Atas tuntutan dari sejumlah pihak agar Presiden SBY turun tangan langsung menengahi perbedaan pendapat antara KPK dan Polri, Julian mengatakan sejak awal Presiden sudah memberikan perintah kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Pimpinan KPK.
"Arahan Presiden jelas disampaikan kepada pimpinan KPK dan Polri melalui Menko Polhukam saat terjadinya kasus ini di awal beberapa waktu lalu. Diperintahkan oleh Presiden melalui Menko Polhukam agar segera berkomunikasi antar pimpinan KPK dan Polri untuk bersinergi. Dan mereka sudah berkomitmen untuk bersinergi menyelesaikan kasus tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika