REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan, sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sudah baik, tapi belum menghasilkan pemimpin yang baik. "Hal ini terbukti dengan banyaknya kepala daerah dan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat terlibat kasus korupsi," katanya di Auditorium Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, Selasa (7/8).

Dia menambahkan, sebanyak 243 kepala daerah tersangkut kasus korupsi dan sudah disidik, bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengatakan, demokrasi di Indonesia sampai hari ini belum terlaksana dengan baik, kendati telah melakukan transisi dari masa pemerintahan yang otoriter kepada pemerintahan yang demokrasi atau disebut dengan masa reformasi.

Kendati reformasi itu telah bergulir selama lebih kurang 14 tahun sejak digulirkan tahun 1998, kenyataannya demokrasi belum juga dapat diwujudkan. "Jika bicara soal teori, mestinya demokrasi itu sudah berjalan setelah dua kali pemilu. Tapi tidak demikian yang terjadi sekarang. Belum ada pemantapan sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengawal pemilu yang luber (langsung umum bebas dan rahasia). Tak bisa dikesampingkan jika selama masa otoriter pemerintahan Presiden Soeharto tepatnya sekitaran tahun 1971-1997 terjadi rekayasa pemilu. "Itulah tujuannya dibentuk MK, untuk menciptakan pemilu yang bersih," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika