REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Myanmar mengapresiasi upaya Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya. Pernyataan itu erungkap dalam pertemuan Presiden Myanmar beserta jajarannya dengan Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Myanmar di Nay Pyi Taw, Jumat (10/8).
Ikut dalam rombongan Jusuf Kalla, yaitu mantan juru runding Perundingan Helsinski, Hamid Awaluddin, Dubes RI untuk Myanmar S Sumarsono, dan Asisten Sekjen OKI, Atta Abdul Manna.
Presiden Myanmar U Thein Sein mempersilahkan Kalla untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Rakhine tersebut. Saat pertemuan tersebut terungkap, pemerintah Myanmar menyesalkan adanya pemberitaan yang mengatakan terjadi konflik etnis yang berujung pada konflik agama.
Menurut mereka, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal yang terjadi di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal. "Karena itu kita mengingatkan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik komunal ini sebelum mengarah ke konflik agama," kata Jusuf Kalla usai pertemuan itu.
Kalla menyebutkan, selama ini simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.
"Karena itu, Presiden Myanmar meminta kita untuk melihat langsung apa yang terjadi di sana. Rencananya besok kita akan pergi ke ibu kota Rakhine, Sittwe. Dan kita merupakan salah rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana," ujarnya.
Menteri Sosial Kesejahteraan dan Penempatan Kembali Myanmar, U Aung Kyi menyatakan, pemerintah Myanmar terus berusaha agar konflik ini segera diakhiri. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga non-pemerintah lainnya dalam meredakan konflik ini.