REPUBLIKA.CO.ID, Sementara dalam pandangan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendy, peran sosial ormas Islam seperti Muhammadiyah saat ini mengalami penurunan.

Penurunan ini akibat pengurus ormas terjun ke ranah politik. Pada masa Orde Baru, saat organisasi keagamaan dilarang berpolitik, justru banyak madrasah, pesantren, serta rumah sakit yang dibangun Muhammadiyah.

Sementara pada masa sekarang, tak ada satu pun yang mereka bangun yang merupakan amal keagamaan. Kalaupun ada, menurut Bahtiar, hanya melanjutkan apa yang sudah ada.

Bachtiar mengungkapkan, pada masa pemerintahan Soeharto, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah masih mempunyai nilai tawar sangat besar. ''Meski bersikap otoriter, pemerintahan Orde Baru saat itu selalu mempertimbangkan Muhammadiyah,'' katanya.

Kondisi sebaliknya justru terjadi di masa sekarang. Menurut Bahtiar, pandangan-pandangan pemuka agama, baik dari Muhammadiyah maupun organisasi Islam lainnya, sekarang ini tak terlalu diperhatikan pemerintah. Menurut dia, kondisi ini mengerikan.

Ia mengatakan, untuk mengembalikan fungsi organisasi keagamaan pada fitrahnya, para pemuka agama di organisasi keagamaan jangan terlibat politik praktis.

Sebab, Muhammadiyah merupakan representasi organisasi keagamaan Islam di Indonesia yang secara historis telah memiliki kedekatan dengan masyarakat. Maka, diharapkan, Muhammadiyah kembali fokus pada masyarakat.

Menurut cendikiawan Muslim Indonesia, Dawam Rahardjo, saat ini Muhammadiyah belum mampu mengembangkan sepenuhnya ajaran pendirinya, KH Ahmad Dahlan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ajaran pendiri Muhammadiyah seperti tauhid sosial, tak berkembang.

Tauhid sosial yang terdiri atas dua pilar, yakni dimensi hubungan Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya yang diwujudkan dengan amal perbuatan, mulai kehilangan rohnya. Karena itu, kata Dawam, Muhammadiyah harus segera melakukan evaluasi agar tak terjerumus pada fundamentalisme dan puritanisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika