REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Baru dua pemerintah daerah saat ini yang memasukkan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Syamsul Maarif dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan, selayaknya setiap pemerintah daerah mengalokasikan dana penanggulangan bencana.
"Bukan memasukannya dalam mata anggaran tidak terduga karena jika dalam anggaran tidak terduga maka penggunaannya bisa untuk menjamu tamu," kata Syamsul.
Dijelaskannya, jika masuk dalam anggaran tidak terduga maka penggunaannya tidak fokus, tidak pada penanggulangan bencana, tapi dipergunakan juga untuk kegiatan lain-lainnya.
Saat ini baru Jawa Barat dan Jawa Timur yang menyiapkan anggaran bencana sebesar Rp100 miliar.
Alokasi dana untuk penanggulangan bencana nasional sekitar Rp1 triliun pada tahun ini, tetapi ada dana "on call" dari Kementerian Keuangan yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi dampak bencana.
Misalnya, BNPB membantu penanggulangan bencana di Ambon sekitar Rp6,12 miliar kepada Pemda Maluku untuk penanganan darurat bencana banjir belum lama ini.
Dana sebesar itu untuk relokasi 235 unit rumah yang longsor di Desa Batu Gajah Ambon sekitar Rp 5,87 miliar dan Rp250 juta untuk operasional tanggap darurat.
Syamsul juga menyebutkan Kendala yang dihadapi BNPB saat ini dalam memberi pelatihan tanggap bencana, dan memanfaatkaan shelter (tempat evaakuasi sementara) jika terjadi bencana.
"Untuk itu BNPB memilih melatih anak-anak di sekolah dengan harapan mereka bisa mengajari orang tuanya di rumah soal pencegahan penanggulangan bencana," ujar Syamsul.
BNPB kini terus menggiatkan pembangunan shelter di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. BNPB juga akan tetap memberikan mendampingi masyarakat korban bencana agar mereka bisa kembali pada kondisi semua.
Pendampingan itu mulai dari teknis, administrasi, material hingga pendanaan bagi program pemulihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika