REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Selasa (14/8) memperingatkan bahwa "intimidasi dan kekerasan" dapat mengancam pemilihan anggota parlemen Somalia sebelum batas waktu berakhir, kata juru bicaranya. Ban menyoroti ancaman Dewan Keamanan PBB, yang akan menindak kelompok atau pribadi, yang mengganggu rekonsiliasi terhambat di Somalia, yang tidak memiliki pemerintah stabil dalam lebih dari dua dasawarsa.
Mandat pemerintah peralihan yang dilanda korupsi berakhir 20 Agustus. Saat itu tokoh-tokoh yang mewakili seluruh suku dan faksi Somalia akan memilih satu parlemen untuk menyelenggarakan pemilu penuh. Tetapi pembunuhan-pembunuhan politik, tuduhan-tuduhan korupsi meningkat dalam pekan-pekan belakangan ini.
PBB dan Uni Eropa menyatakan kecemasan mereka sementara Menlu AS Hillary Clinton melakukan perundingan dengan para pemimpin Somalia ketika berada di Nairobi pekan lalu. Ban sangat prihatin atas tertundanya pemilihan parlemen baru Somalia," kata juru bicaranya Martin Nesirky, yang menyatakan tindakan-tindakan intimidasi dan aksi kekerasan baru-baru ini seharusnya tidak membahayakan transisi itu.
"Ia menyerukan para pemimpin politik Somalia, para pemuka tradisional dan partai-partai politik lainnya melepaskan perselisihan dan bertindak untuk kepentingan terbaik rakyat Somalia," kata Nesirky. Ban mengatakan "tugas para tokoh harus memproses satu suasana bebas dari intimidasi, pemaksaan dan korupsi."
Satu komite teknis juga sedang menggodok pemilihan parlemen juga harus mengizinkan melaksanakan tugasnya secara bebas dan tidak memihak, tanpa khawatir akan balas dendam," tambah Nesirky.
Pemerintah transisi Somalia hingga kini dibantu oleh pasukan Uni Afrika yang menempatkan lebih dari 15.000 tentara demi memerangi gerilyawan Shebab. Somalia juga dilanda aksi perompakan dan kejahatan yang meluas.
