REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat, Rabu (15/8), menyatakan upaya baru Palestina untuk memperoleh peningkatan status melalui PBB takkan menghasilkan penyelesaian dua-negara. "Kami terus menjelaskan kepada pemimpin Pemerintah Otonomi Palestina di semua tingkat bahwa kami terus menentang setiap upaya untuk mengajukan kasus mereka melalui PBB sebelum mereka mencapai penyelesaian penuh dengan Israel," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, kepada wartawan.

"Itu bukan arah yang benar, dan itu takkan mengarah kepada perdamaian, itu takkan mengarah kepada dua negara yang hidup berdampingan dalam keamanan," kata Nuland dalam rilis pernyataan rutin. Menurut laporan media, Presiden Pemerintah Otonomi Palestina (PNA) Mahmoud Abbas sedang mempertimbangkan upaya kedua mengenai peningkatan status Palestina di Sidang Majelis Umum PBB dari organisasi pengamat menjadi pengamat non-anggota.

Dengan peningkatan status tersebut, Palestina akan bisa memberi suara dalam Sidang Majelis Umum PBB dan mengupayakan keanggotaan penuh di berbagai organisasi PBB serta Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Selain itu, peningkatan status akan menaikkan posisi Palestina dalam perundingan masa depan mereka dengan Israel. Upaya Palestina tahun lalu untuk menjadi anggota penuh PBB melalui Dewan Keamanan gagal akibat penentang kuat dari AS dan Israel.

Hanan Ashrawi, anggota Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina, pada Senin (13/8) meminta utusan dari dua lusin negara untuk mendukung upaya baru Palestina itu dan meminta mereka memberi PNA "jaring pengaman" keuangan dalam kasus kemungkinan AS membekukan bantuannya.

Israel membuat pejabat Israel dan Palestina duduk dalam pembicaraan langsung pada awal September 2010, tapi perundingan tersebut macet hanya beberapa pekan kemudian, akibat sikap keras kepala Israel mengenai pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menelepon Abbas pada Juni untuk memperingatkan Presiden Palestina itu tentang "konsekuensi negatif" jika ia sekali lagi mengupayakan pengakuan simbolis dari PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika