REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua juta buruh dari 14 kota/kabupaten di Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional dan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya agar pemerintah menghapus outsorching (kontrak) dan memberikan upah layak bagi buruh.
"Aksi buruh dengan nama 'Hostum' (hapus outsorching dan tolak upah murah) rencananya akan dilakukan pada pertengahan September 2012 nanti. Kami mendesak agar pemerintah memberikan upah yang layak bagi buruh dan menghapus sistem outsorching," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pertemuannya dengan sejumlah organisasi buruh, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sekitar dua juta buruh yang mengatasnamakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari KSPI, SPSI pimpinan Andi Ghani, SBSI (Mudopir) dan sembilan konfederasi non-federasi itu melakukan aksinya di 14 daerah, antara lain, Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Batam, Cimahi, Semarang, Kendal, Mojokerto dan Medan.
"Kami melakukan aksi ini untuk unjuk 'kekuatan' karena upaya yang dilakukan oleh buruh tidak menunjukkan hasil yang baik. Stop negosiasi dan berunding. Artinya, negosiasi dan perundingan yang dilakukan saat ini tidak efektif," papar Iqbal.
Ia mengaku, kaum buruh sudah merasa capek dan lelah dengan upaya yang dilakukan buruh selama ini. "Kami capek melobi ke Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perekonomian, APINDO dan DPR. Sekarang tinggal aksinya saja, yakni aksi turun ke jalan," ucapnya.
Unjuk rasa dan turun ke jalan itu akan dilakukan sesuai dengan prosedur berlaku yang ada, yakni memberikan surat pemberitahuan mogok kerja dan unjuk rasa. Iqbal berharap melalui aksinya nanti pemerintah bisa menghapus outsorching dan memberikan upah yang layak.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan buruh, antara lain, membangun sejumlah rumah sakit untuk buruh dan keluarganya mulai tahun depan. RS untuk buruh tersebut dibangun di kota-kota dengan konsentrasi industri seperti Tangerang, Bekasi, Surabaya, dan lainnya.
Perluasan rumah susun sewa yang terjangkau, layak untuk buruh. Transportasi murah untuk buruh dengan membagikan 200 bus yang akan beroperasi di wilayah industri. Serta menaikkan penghasilan tidak kena pajak dari Rp1,32 juta menjadi Rp2 juta.
"Komitmen pemerintah tersebut hingga kini belum ada buktinya. Belum ada sinyal pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan buruh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika