REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Myanmar akhirnya membentuk komisi khusus untuk menginvestigasi penyebab konflik sektarian yang melanda negara bagian Arakan.

Hingga saat ini dilaporkan sedikitnya 83 orang tewas dalam konflik antara etnis Rakhine dan Muslim Rohingya itu. Presiden Myanmar, Thein Sein, mengumumkan pembentukan komisi tersebut pada Jumat (17/8).

Komisi terdiri atas 27 anggota dari unsur aktivis kemanusiaan, perwakilan partai-partai di Myanmar, utusan organisasi-organisasi keagamaan, dan pemantau dari PBB. Komisi tersebut akan diketuai oleh mantan pejabat Kementerian Agama yang tidak disebutkan namanya.

Dalam pengumuman yang dilansir website pemerintah Myanmar disebutkan, komisi diberi waktu satu bulan untuk bekerja. Laporan investigasi selanjutnya akan diajukan pada 17 September.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan solusi untuk pemulihan perdamaian.Konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya memancas sejak akhir Juni lalu.

Dua bulan lamanya, pemerintah Myanmar bungkam atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Thein Sein berungkali menolak seruan dari PBB dan komunitas internasional untuk mengizinkan penyelidik independen masuk ke area konflik. Pemerintah berdalih, konflik tersebut adalah urusan internal Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika