REPUBLIKA.CO.ID,PHONM PENH -- Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengecam dan menegur Myanmar atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. ''Harmonisasi (antar etnis) adalah integral dengan proses demokratisasi di Myanmar,'' tulis pernyataan Menlu ASEAN, seperti dilansir laman resmi Kesekretariatan ASEAN, aseansec.org, Jumat (17/8).

Selain itu, melalui konsultasi antar Menlu ASEAN, kelompok deklarasi Bangkok 1967 ini sepakat untuk memberikan dukungan penuh atas permintaan Pemerintah Myanmar dalam menyokong dan menangani bantuan kemanusian di wilayah konflik antar etnis tersebut.

ASEAN tulis pernyataan itu, menyambut baik langkah Pemerintah Myanmar, dalam mengatasi pertikaian yang telah menewaskan 78 orang (versi pemerintah) itu. Menurut ASEAN kerjasama dengan Badan Resmi PBB, Organisasi Internasional lainnya, maupun Lembaga Internasional Nonpemerintah (NGO) juga diperlukan untuk mengatasi dampak kemanusian, bagi korban kerusuhan antar etnis itu. ''ASEAN mengharapkan agar langkah tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyelesain,'' tulis pernyataan tersebut.

Dari Yangon, Presiden Myanmar U Thein Sein telah membentuk Komisi Kebenaran. Komisi yang beranggotakan 27 orang tersebut, akan menginvestigasi konflik komunal antara Buddha Arakan dan Muslim Rohingya yang terjadi awal Juni lalu.

Komisi tersebut terdiri dari unsur aktivis kemanusiaan, perwakilan partai-partai di Myanmar, utusan organisasi keagamaan, dan pemantau dari PBB. Komisi akan diketuai oleh seorang mantan pejabat Kementerian Agama yang tidak disebutkan namanya. ''Komisi diberi waktu satu bulan untuk bekerja. Laporan investigasi selanjutnya akan diajukan pada 17 September mendatang,'' kata Sein, seperti dilansir kantor berita The Associated Press, Jumat (17/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika