REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur nasional merupakan salah satu penopang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, menyatakan secara garis besar bakal membagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2013 ke dalam tiga sektor utama, yakni air, jalan dan jembatan serta infrastruktur untuk pemukiman.
"Semua berkaitan dengan sektor konstruksi, salah satu share yang besar dalam pertumbuhan ekonomi," kata Djoko dalam Konferensi Pers Penjelasan Pemerintah Tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Jumat (18/8).
Dalam RAPBN 2013, Kementerian Pekerjaan Umum direncanakan bakal memperoleh Rp 69,1 triliun, turun Rp 5,8 triliun dibanding APBNP 2012 sebesar yang mencapai Rp 74,9 triliun. Dijelaskan Djoko, untuk sektor air anggaran akan dimaksimalkan guna memperbaiki dan membangun irigasi. Harapannya, dapat menambah luas layanan jaringan irigasi yang dibangun atau ditingkatkan sebesar 111.729 ha dan luas layanan jaringan rawa yang dibangun atau ditingkatkan sebesar 46.061 ha.
Hal tersebut, kata Djoko, dimaksudkan demi mendukung ketahanan pangan, terutama beras sejalan dengan program surplus sepuluh juta ton beras pada 2014. Terkait ketahanan air, Djoko menyebut banyaknya sumber air di negeri ini yang tidak tertampung.
"Sebagai contoh, air hujan langsung saja mengalir ke laut," sebut mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia itu.
Karenanya, pada 2013 pihaknya berencana membangun beberapa bendungan, waduk dan situ. "Pembangunan ini juga sekaligus dapat mengendalikan dampak banjir," imbuh menteri 69 tahun ini.
Untuk jalan dan jembatan, masih kata Djoko, diharapkan kondisi jalan nasional yang masuk dalam kriteria baik bakal meningkat menjadi 92,5 persen. Selain itu, jumlah lajur jalan nasional juga diharapkan akan meningkat menjadi 101.671 km.
Jumlah jalan yang dipreservasi dan jembatan diharapkan bertambah menjadi masing-masing 34.368 km dan 226,6 km. Sedangkan infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan, ditargetkan bakal tercapai 185 daerah. Sementara jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum sebanyak 1.610 desa.
Meskipun jumlah anggaran yang direncanakan pada RAPBN 2013 menurun dibandingkan APBNP 2012, Djoko mengaku akan memaksimalkan penyerapan dana agar tidak ada dana yang tidak terpakai. "Penyerapan ini harus dijaga," ujar Djoko.
Secara keseluruhan sebanyak 80 persen dari total anggaran tersebut merupakan belanja modal. Sisanya akan digunakan sebagai bantuan sosial, belanja barang dan perbaikan jalan. Selain itu, 8,5 persen anggaran akan digunakan untuk pembinaan, pengawasan dan penelitian serta pengembangan di KemenPU.