REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (21/8) memperingatkan Barat tidak mengambil tindakan sepihak terhadap Suriah setelah Presiden Barack Obama menyatakan pasukan Amerika Serikat dapat bertindak jika pemimpin Suriah memakai senjata kimia terhadap pemberontak.
Lavrov bertemu dengan diplomat tertinggi China dan perutusan pemerintah Suriah dalam dorongan menjaga diplomasi pada saat sedikit pemerintah Barat dan Arab percaya bahwa rencana perdamaian dukungan PBB dapat mengakhiri kekerasan itu.
Rusia dan China menentang campur tangan tentara di Suriah selama 17 bulan pertumpahan darah dan memveto tiga resolusi Dewan Keamanan PBB dukungan Barat dan negara Arab, yang menekan Damaskus untuk mengakhiri kekerasan.
Lavrov berbicara pada pertemuan dengan Penasihat Negara China Dai Bingguo sehari setelah Obama, dalam beberapa bahasa terkuatnya, menyatakan pasukan AS bisa bergerak melawan Presiden Suriah Bashar Assad jika ia memakai senjata kimia terhadap pemberontak.
Rusia dan China mendasarkan kerjasama diplomatik mereka pada keharusan mematuhi asas dan aturan hukum antarbangsa, yang terkandung dalam Piagam PBB, dan tidak membiarkan itu dilanggar, kata Lavrov dalam pertemuan dengan Dai.
"Saya rasa itu satu-satunya jalan benar dalam keadaan hari ini," kata Lavrov dan Dai, yang juga bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan penasehat puncak keamanannya, Nikolai Patrushev, pada Senin untuk berembuk, yang tak diumumkan Kremlin.
Obama pada Senin menyatakan masih menahan diri dari memerintahkan keterlibatan tentara di Suriah. Tapi, ketika ditanya apakah ia mungkin mengerahkan pasukan, misalnya, untuk mengamankan senjata kimia dan hayati Suriah, ia mengatakan pandangannya bisa berubah.
Rusia juga menyatakan prihatin tentang senjata kimia Suriah, dengan mengatakan telah memberitahu Damaskus bahwa bahkan ancaman untuk menggunakannya tidak dapat diterima.
Namun, Lavrov pada Senin menyatakan hanya Dewan Keamanan dapat mengizinkan penggunaan kekuatan luar terhadap Suriah, dengan memperingatkan tidak memaksakan "demokrasi dengan bom".
Ikuti Whatsapp Channel Republika