REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp45,9 triliun pada 2013 dan akan melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp58,4 triliun sehingga posisi pinjaman luar negeri (netto) pada 2013 mencapai negatif Rp19,5 triliun.

Dokumen Nota keuangan dan RAPBN 2013 yang diperoleh di Jakarta, Kamis (23/8) menyebutkan, penarikan pinjaman (bruto) tersebut terdiri dari penarikan pinjaman program sebesar Rp6,5 triliun dan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp39,4 triliun.

Penarikan pinjaman proyek terbagi menjadi pembiayaan kegiatan klementerian/lembaga sebesar Rp29,2 triliun, penarikan pinjaman untuk diterushibahkan kepada pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp3,2 triliun dan penarikan pinjaman untuk diteruspinjamkan kepada BUMN dan pemda sebesar Rp7,0 triliun.

Rencana penarikan pinjaman tersebut telah melalui proses perencanaan pembiayaan. Salah satu tahapan perencanaan pembiayaan adalah penetapan indikasi penarikan pinjaman luar negeri setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri.

Pada tahun 2013, rencana penarikan pinjaman luar negeri lebih rendah dari Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri yang ditetapkan. Dengan demikian rencana penarikan tahun 2013 masih sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri.

Pemanfaatan pinjaman program sebagai sumber pembiayaan utang tunai diharapkan dapat diperoleh antara lain dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Meskipun demikian kapasitas penyaluran pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada "single country limit/country lending limit".

Di samping penarikan pinjaman program, Pemerintah juga masih mengandalkan pembiayaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan prioritas (pinjaman proyek). Pembiayaan pinjaman proyek diperoleh dari lembaga multilateral seperti World Bank dan ADB, lembaga bilateral dari Jepang dan Korea, dan lembaga kredit ekspor serta komersial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika