REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan anggaran untuk belanja pegawai dalam RAPBN 2013 harus ditekan.

Menurutnya, struktur anggaran untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak efisien dan sering terjadi ketidaksesuaian dalam alokasi jumlah anggaran.

"Menurut saya, belanja-belanja pegawai ini harus ditekan. Harus kita akui bahwa struktur dari pegawai kita tidak efisien," ujar Hatta usai acara Halal bi Halal di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/8).

Hatta mengatakan perampingan struktur PNS harus dipertimbangkan. Pasalnya, banyak jabatan-jabatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi diadakan.

Ia mencontohkan ada beberapa daerah yang belanja pegawainya saja sudah di atas 60 persen dari APBD. Seharusnya, kata dia, alokasi belanja diprioritaskan untuk belanja modal. "Jadi ,pemerintah itu merampingkan organisasinya, mengurangi beban-beban yang tidak perlu," tegasnya.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah ini mengalami peningkatan 13,6 persen (Rp 28,9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB).

Dalam nota keuangan, peningkatan belanja pegawai disebut berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika