REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA--Muncul pandangan meragukan atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus Korupsi di Papua. KPK, menurut penilaian Ketua Komisi A DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra, lembek dan tidak berdaya.
Rafra di Timika, Sabtu (25/8) , mengatakan, salah satu pemicu semakin kerasnya teriakan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena anggaran pembangunan tidak dimanfaatkan untuk membangun rakyat Papua. Alih-alih dana itu dikeruk habis para pejabat.
"Ada teriakan-teriakan rakyat Papua tentang terjadinya korupsi besar-besaran dana APBD, dana Otsus dan lain-lain, tapi selama ini Pemerintah Pusat di Jakarta diam. Kalau KPK bisa menangkap dan memenjarakan orang di mana-mana, mengapa langkah seperti itu tidak dilakukan di Papua," tanya Allo Rafra.
Menurut dia, jika Pemerintah Pusat serius membangun Papua ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Papua harus dilakukan, tanpa pandang bulu. Dengan menyeret para koruptor ke terali besi maka dana-dana pembangunan yang mengalir ke Papua dalam jumlah belasan bahkan puluhan triliun rupiah setiap tahunnya bisa diselamatkan.
Dana itu, ujarnya, bisa segera untuk membangun rakyat Papua yang bermukim di kampung-kampung pedalaman dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan.
Allo Rafra merasa yakin bahwa laporan tentang terjadinya praktik korupsi di berbagai kabupaten/kota di Papua dari berbagai elemen masyarakat sudah menumpuk di KPK. Bahkan sudah beberapa kali KPK mengirim tim ke sejumlah kabupaten/kota di Papua. Namun hingga sekarang kasus korupsi di Papua yang bisa dibawa ke Pengadilan Tipikor bisa dihitung dengan jari.
Ia menambahkan, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah Papua. "Rakyat Papua hanya menuntut dana Otsus itu benar-benar digunakan untuk membangun rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat-pejabat. Dana Otsus itu selama ini ada dimana dan dipakai untuk apa saja. Rakyat membutuhkan keterbukaan soal itu," ujar politisi dari PDI-Perjuangan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika