REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritik kinerja intelijen yang tidak mampu mendeteksi dinamika masyarakat sehingga gagal mencegah terjadinya kerusuhan bernuansa keagamaan seperti yang terjadi di
Sampang, Madura, beberapa waktu lalu. Padahal, anggaran untuk Badan Intelijen Negara (BIN) cukup besar.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar. Ia mengatakan dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya BIN tidak kecolongan mengantisipasi konflik sosial.
Zaki menyebut, anggaran BIN di 2012 cukup besar, mencapai Rp 1,4 triliun dari Rp 1,2 triliun di tahun 2011. Dari total anggaran sebesar itu, anggaran operasi intelijen Rp 378 miliar dan anggaran kontra
intelijen sebesar Rp 223 miliar. "Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya, BIN tidak lagi kecolongan soal potensi kerusuhan di masyarakat," tutur Zaki kepada wartawan, Selasa (28/8).
Untuk itu Zaki meminta BIN bekerja lebih optimal. Karena jika hal-hal seperti itu masih terjadi, publik akan mempertanyakan karena anggaran operasional BIN diambil dari pajak rakyat.
"Kita berharap agar anggaran untuk operasi intelejen dan kontra intelejen bukan hanya untuk menjaga kepentingan pemerintah saja, tetapi juga untuk menjaga keamanan semua rakyat Indonesia," tutur calon Bupati Kabupaten Tangerang ini.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengkritik kinerja intelijen terkait bentrokan antara kelompok Syiah dan anti-Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia mengatakan intelijen, baik
Polri maupun TNI tidak bekerja dengan benar dan baik. Menurutnya, perisitwa yang sudah pernah terjadi tahun lalu harusnya bisa diantisipasi oleh aparat. (Baca:Presiden Kritik Kinerja Intelijen).
"Intelijen lokal baik Polri maupun territorial TNI, mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik akan lebih bisa diantisipasi, di deteksi keganjilan yang ada di wilayah itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika