REPUBLIKA.CO.ID, TAMPA -- Partai Republik akhirnya resmi mengusung Mantan Gubernur Massachusetts, Mitt Romney, sebagai calon presiden Amerika Serikat (AS). Partai Republik menunjuk Romney berdasarkan hasil konvensi yang diadakan partai tersebut di Tampa, Florida, Selasa (28/8).

Konvensi yang sempat diundur karena ancaman Badai Isaac itu juga mengabulkan permintaan delegasi partai untuk mendudukkan Ketua Badan Anggaran di Kongres AS, Paul Ryan, sebagai wakilnya. Dipastikan pasangan ini akan menghadapi calon incumbent dari Partai Demokrat, Barack Obama dalam pemilu presiden November mendatang.

Partai Republik dalam kampanye pemenangannya kerap menghantam kebijakan ekonomi AS saat ini. Persoalan ekonomi seperti pengangguran menjadi prioritas program yang ditawarkan partai ini. Hai tersebut melihat hasil polling jajak pendapat yang menginginkan masalah pengangguran dan defisit anggaran menjadi pekerjaan utama calon presiden mendatang.

Romney menawarkan pemotongan pajak untuk kembali membangkitkan perekonomian AS. Selain itu Partai Republik juga menyetujui rencana calonnya tersebut untuk kembali merevisi UU Kesehatan dan penanganan aborsi, yang lebih konservatif. "Anak yang belum dilahirkan mempunyai hak individual mendasar untuk bisa hidup dan itu tidak bisa dilanggar," kata Romney.

Sementara itu Obama yang berkampanye di Iowa dan Colorado, mengatakan konvensi yang dilakukan kubu Partai Republik adalah karavan yang menghibur. Obama menuduh lawan politiknya itu telah menyembunyikan fakta kampanye terselubung, dengan menghembuskan isu rasisme lewat iklan jutaan dolar AS.

Obama meyakini hantaman politik yang dialamatkan kepadanya adalah kotor. Bahkan dia menuduh Partai Republik tidak berbuat banyak dalam masa resesi sebelumnya. Terkait dengan kebijakan ekonomi AS, menurut dia, lawan politiknya hanya membesar-besarkan masalah. ''Sebelumnya mereka juga melakukan itu," katanya di Universitas Negeri Colorado di Port Collins, Colorado, seperti dikutip Voa of Amerika.

Obama mengatakan rencana Romney untuk memberi potongan pajak justru akan membuat situasi yang tidak adil bagi rakyatnya. Kata dia belajar dari pengalaman, cara-cara memberi perlakuan khusus kepada jutawan untuk membangkit ekonomi tidak pernah berhasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika