REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai aksi kekerasan yang terus terjadi di tengah masyarakat hingga aksi kekerasan di Sampang Madura menunjukkan kinerja aparat keamanan terutama Polri masih belum optimal.

"Aksi kekerasan antarwarga yang terjadi di Sampang Madura bukan merupakan yang pertama kali, tapi sudah terjadi di sejumlah daerah," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/8).

Ia menjelaskan, aksi kekerasan antarwarga dengan melakukan pembakaran rumah maupun penganiayaan hingga menimbulkan korban jiwa sebelumnya sudah terjadi di sejumlah daerah. Seharusnya aparat keamanan, terutama kepolisian, menurut dia, bisa mengantisipasi terjadi aksi kekerasan di tengah masyarakat yang tidak diharapkan.

"Aparat keamanan termasuk kepolisian memiliki unit intelijen yang seharusnya bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya untuk bekerja efektif guna mengantisipasi kemungkinan aksi kekerasan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menilai peningkatan alokasi anggaran untuk lembaga Polri pada RAPBN 2013 dari Rp 39,78 triliun menjadi Rp 43,4 triliun tidak sejalan dengan kinerja lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia meminta agar Polri belajar dari kasus-kasus kekerasan yang sudah terjadi untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan keamanan agar tidak terjadi lagi seperti kekerasan di Sampang Madura.

Sebelumnya terjadi aksi kekerasan bermotif isu agama di Sampang Madura pada Minggu (26/8) yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia beberapa orang luka-luka dan beberapa rumah terbakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika