REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN-- Para ahli Gerakan Non-Blok (GNB) merampungkan pertemuan mereka di Teheran. Hasil pernyataah akhir berdasar laporan Press TV menyoroti soal ancaman nuklir Israel.
Mohammad-Mehdi Akhoundzadeh, sekretaris pertemuan tingkat ahli, mengatakan dalam satu konferensi pers pada Senin (27/8) bahwa para ahli telah menyusun dokumen terdiri atas 700-ayat.
"Dokumen ini meminta semua pihak untuk mengambil tindakan segera dalam pandangan pelaksanaan usulan Iran tahun 1974 untuk menciptakan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir, dan menyatakan keprihatinannya yang mendalam mengenai senjata nuklir yang dimiliki oleh Israel dan ancaman Israel, serta mengutuk proliferasi dan persediaan senjata nuklir," kata Akhoundzadeh.
"Dalam dua paragraf, dokumen menyoroti hak mutlak dari semua negara anggota GNB untuk pengembangan dan penggunaan energi nuklir damai serta pengembangan penuh dari siklus bahan bakar nuklir sesuai dengan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), katanya menambahkan .
Mengenai krisis yang sedang berlangsung di Suriah, para ahli GNB mengutuk sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Suriah dan invasi militer Suriah pada tahun 2008.
Mereka juga menghargai upaya-upaya internasional, dipimpin terutama oleh utusan khusus PBB Lakhdar Brahimi dan pendahulunya Kofi Annan, yang bertujuan untuk menyelesaikan gejolak Suriah.
Dokumen itu juga mengecam pembantaian perempuan dan anak-anak Palestina yang dilakukan oleh tentara Israel dan pendudukan militer di wilayah Palestina yang melanggar norma-norma dan konvensi internasional."
Akhoundzadeh mengatakan dokumen tersebut menolak upaya-upaya yang semakin meningkat ke arah unilateralisme. "Negara-negara anggota GNB telah menyatakan keprihatinan mendalam dengan taktik ekonomi kuat termasuk sanksi sepihak terhadap negara berkembang, dan menegaskan kembali bahwa sanksi-sanksi ekonomi secara sepihak menginjak-injak hak-hak dasar orang-orang di negara-negara yang ditargetkan," katanya menambahkan.
Draft pernyataan akhir para pakar itu akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri luar negeri dan selanjutnya diputuskan dalam KTT yang dihadiri oleh segenap negara GNB.
