REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat akan memeriksa urine kalangan birokrat di pemerintah daerah setempat mulai dari gubernur hingga pejabat Eselon II dan III.
"Rencananya pagi ini di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar," kata Kepala BNNP Kalbar Brigjen (Pol) Sugeng Haryanto di Pontianak, Kamis.
Ia melanjutkan, tes urine tersebut merupakan bagian dari upaya mengantisipasi peredaran narkotika di kalangan birokrasi dan sebagai bentuk percontohan kepada masyarakat mengenai pejabat birokrasi. Presiden, kata dia, juga sudah menerbitkan Inpres No 12 Tahun 2012 dengan target Indonesia bebas narkotika pada 2015.
Pihaknya melakukan tes urine tanpa pemberitahuan jauh hari demi menjaga akurasi hasil.
Sebelumnya, BNNP Kalbar juga melakukan tes urine ke karyawan Bank Kalbar, BUMD milik pemerintah daerah.
Berdasarkan catatan BNNP Kalbar, sejauh ini baru Pemkab Bengkayang, Ditpol Air Polda, SMK 8 Pontianak, Setwan DPRD Provinsi Kalbar, perusahaan bis PT SJS Pontianak, yang mendapat sertifikat bebas dari narkotika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika