REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menegaskan insiden penembakan oknum OPM di Papua Barat, berkaitan dengan kedaulatan NKRI. Pemerintah negara lain tidak memiliki kepentingan dengan insiden tersebut. “Saya rasa itu murni urusan dalam negeri kita,” jelasnya, saat dihubungi, Kamis (30/8).
Jika Pemerintah Australia berkeinginan untuk mendapatkan penjelasan seputar insiden itu, kata dia, maka seharusnya langsung berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia nantinya akan menjawab apa saja penjelasan yang diinginkan Pemerintah Australia.
Permintaan penjelasan seperti itu, menurutnya, adalah bagian dari diplomasi yang menjunjung tinggi etika berhubungan antar negara. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Australia. Begitu juga sebaliknya. “Akan lebih baik jika salah satu pihak jika bermasalah, langsung berkomunikasi,” imbuhnya.
Hikmahanto menjelaskan Papua dan Papua Barat memang kerap terjadi gangguan keamanan. Pelakunya adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka kerap menginginkan berpisah dari NKRI. Apa yang mereka lakukan mendapatkan perlawanan dari Pemerintah Indonesia. Perundingan antara kedua belah pihak hampir saja terjadi.
Belakangan ini, keadaan Papua kerap memanas dengan maraknya isu penembakan. Beberapa waktu lalu anggota Polri, Brigadir Yohan Kisiwaitoi, tewas ditembak di ujung Bandara Enartotali. Baru-baru ini, seorang pemimpin kemerdekaan Papua, Mako Tabuni, tertembak mati.
Pendukung Tabuni mengatakan kepada media Australia bahwa pemimpinnya dibunuh petugas berpakaian Detasemen Khusus 88, satuan khusus kepolisian yang dibentuk setelah bom Bali tahun 2002 yang sebagian dilatih dan didanai Australia. Negara itu tidak bisa memastikan apakah Detasemen 88 terlibat dalam kematian Tabuni.
Menko Polhukam, Djoko Suyanto, beberapa waktu lalu mengonfirmasi penembakan atas Tabuni pada 14 Juni 2012. Menurut dia, Tabuni ditembak karena melawan saat ditangkap aparat keamanan. Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing, menyatakan pemimpin Komite Nasional Papua Barat itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan penembakan di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika