REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah yang dianggap kurang tegas dalam mengatasi konflik Sampang, Madura, terus mendapat kritikan. Kali ini penilaian itu datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Erwin Moeslimin Singajuru.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menyoroti ketidaktegasan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kata Erwin, selama ini SBY selalu mendengungkan berada di garda terdepan dalam melindungi negara dari bentuk kekerasan dan ketidakadilan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Saya sangat kecewa karena Presiden memimpin negara seperti memimpin Paguyuban," katanya. Dalam kasus Sampang ia menilai tentara layak diterjunka.
Politisi Madura itu berpandangan tidak ada salahnya bila tentara diterjunkan mengatasi kasus-kasus berkaitan dengan agama. "Tentara bisa ikut dalam politik negara, asal jangan politik praktis," ujarnya.
Yang terpenting , imbuhnya, adalah bagaimana menjaga hak agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Erwin menghimbau pemerintah jangan hanya beretorika tetapi segera menyelesaikan permasalahan dengan langkah konkrit.