REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Setelah kurang ditanggapi oleh sejumlah negara untuk membentuk zona aman untuk para pengungsi Suriah, kini Turki mencoba menggaet PBB untuk tujuan yang sama. Turki pada Kamis (30/8) menyeru kepada Dewan Keamanan PBB untuk membuat kamp-kamp pengungsi di zona aman di Suriah. Selain itu, Turki juga memperingatkan bahwa pihaknya tidak bisa mengatasi aliran orang yang melarikan diri konflik ke negaranya.
Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan, pertemuan Dewan Keamanan mengatakan lebih dari 80.000 warga Suriah sekarang tinggal di kamp-kamp di Turki. Negaranya juga menghadapi kesulitan serius dalam mengatasi 4.000 orang yang menyeberangi perbatasan setiap hari serta 10.000 menunggu di perbatasan.
"PBB harus memprakarsai pembentukan kamp-kamp pengungsi di dalam Suriah tanpa menunda. Tak perlu dikatakan kamp-kamp harus memiliki perlindungan penuh," katanya, seperti dilansir AFP yang dipantau Antara, Jumat (31/8). Dia berbicara setelah pejabat diplomatik Inggris, Prancis dan PBB menyoroti hambatan hukum yang mencegah pembentukan langsung zona aman.
Para menteri luar negeri mereka mengatakan Dewan Keamanan terbagi dan tidak akan menyetujui Resolusi yang memungkinkan perlindungan militer yang diperlukan untuk zona aman. Davutoglu mengecam Dewan Keamanan karena kegagalannya untuk menyepakati aksi internasional tentang konflik 17-bulan itu, yang para aktivis katakan telah meninggalkan lebih dari 25.000 orang tewas.
Menteri Turki juga menyoroti absennya banyak menteri dalam pertemuan yang disebut oleh Prancis untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah. Di antara 15 anggota dewan, hanya Prancis, Inggris, Kolombia, Maroko, dan Togo yang mengirim menteri. Rusia dan China telah memveto tiga resolusi PBB yang bisa menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Mereka juga bersikeras tidak akan mengizinkan intervensi militer. "Sementara saya menyesal tidak adanya beberapa rekan-rekan saya, saya berharap percaya bahwa non-partisipasi mereka bukan merupakan indikasi tingkat minat dan kepedulian mereka," kata menteri Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika