REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Cina kembali bersuara mengenai krisis di Suriah setelah terjadi kebuntuan di tingkat Dewan Keamanan BPBB. Dialog politik adalah satu-satunya cara yang benar guna menyelesaikan krisis berkepanjangan di Suriah, kata Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi, Jumat (31/8).

Ia  mengeluarkan pernyataan tersebut selama percakapan telepon dengan Utusan Khusus Baru PBB-Liga Arab untuk Suriah Lakhdar Brahimi, yang diangkat awal Agustus untuk menggantikan Kofi Annan. Cina sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Suriah dan menaruh perhatian besar pada kondisi kemanusiaan di negara Timur Tengah itu, kata Yang.

Masyarakat internasional mesti berpegang pada prinsip penyelesaian politik bagi krisis tersebut, kata Yang sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Menteri Luar Negeri China itu mendesak semua pihak yang terlibat dalam krisis tersebut agar sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, rencana perdamaian enam-poin Kofi Annan dan komunike Jenewa dari Kelompok Aksi.

Cina, ujarnya,  akan terus bekerjasama dengan masyarakat internasional guna mendorong penyelesaian bagi krisis Suriah, katanya. Yang juga berharap Brahimi akan memainkan peran aktif dalam mengupayakan penyelesaian krisis bagi krisis itu.

Pada Kamis (30/8), PBB menyatakan usul untuk membentuk zona aman di Suriah guna membantu mengakhiri konflik 17-bulan menimbulkan "pertanyaan serius" dan akan perlu dikaji secara teliti.

Sebelum pertemuan mengenai situasi kemanusiaan di Suriah, Prancis dan Inggris memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa aksi militer guna menjamin zona penyangga bagi warga sipil di dalam negeri tersebut adalah salah satu pilihan.

"Usul semacam itu menimbulkan pertanyaan serius dan memerlukan pertimbangan kritis serta cermat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson pada awal pertemuan tingkat menteri.

Turki, pada Selasa (28/8), menyatakan negara itu telah mempertimbangkan untuk membentuk zona penyangga di Suriah. Tapi, menurut diplomat Turki, negaranya belum mengambil sikap jelas mengenai masalah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika