REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Kunjungan langka Menteri Pertahanan Cina, Jenderal Lie Guanglie ke perbatasan India, Ahad (2/9), diharapkan dapat menghindari gejolak pergulatan Beijing dengan perubahan kepemimpinan dan gesekan di Laut Cina Selatan.
Kunjungan itu merupakan yang pertama bagi Menteri Pertahanan Cina dalam delapan tahun terakhir, yang menyoroti meningkatnya kompetisi antara dua kekuatan saat mereka berebut pengaruh dan sumber daya di Asia.
Jenderal Liang dijadwalkan tiba di Mumbai, ibukota India pada Ahad sore, setelah berkunjung dari sebuah pulau di Laut Cina Selatan yang masuk ke dalam wilayah Sri Langka.
Kunjungan tersebut diharapkan mengurangi kekhawatiran India atas upaya Cina menerapkan 'kalung mutiara', yakni upaya mengelilingi wilayahnya dengan infrastruktur ekonomi dan kekuatan militer dari Pakistan hingga Maladewa.
“Cina sangat mementingkan hubungan dengan negara-negara Asia Selatan, dan berkomitmen untuk menempa harmonisasi serta kerja sama saling menguntungkan dengan mereka,” kata Liang dalam pidato kepada tentara Sri Lanka, dikutip Reuters.
Menurut dia, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Cina berupaya melakukan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan mitra-mitranya di negara Asia Selatan. Itu bertujuan untuk menjamin keamanan dan stabilitas regional dan tidak mengganggu negara 'pihak ketiga'.
Sebagai negara tetangga dan negara adidaya, India dan Cina memiliki hubungan yang kompleks. Perdagangan telah tumbuh pesat, namun Beijing tetap mewaspadai hubungan dekat India dengan Washington mengingat perang perbatasan antara kedua negara setengah abad lalu.
Meskipun masih tersisa masalah sengketa di perbatasan Himalaya, Liang tak dikabarkan tidak akan membahas masalah tersebut dalam kunjungannya kali ini. Hal itu sempat diprediksi oleh para pengamat pemerintahan yang menyatakan kunjungan Liang ke India hanya unntuk mengelola hubungan dengan negara-negara Asia Selatan seiring dengan gejolak transisi kepemimpinan di Beijing.
"Kepemimpinan Cina memiliki tujuan yang sama. Yakni bagaimana memerintah berkelanjutan tanpa harus ada gejolak," kata Direktur National Maritime Foundation, Uday Bhaskar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika