REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, ke Indonesia pada Senin (3/9) sore perlu di waspadai. Organisasi pemuda yang menamai dirinya Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menganggap kunjungan tersebut bersamaan dengan proses renegosiasi pemerintah RI dengan PT Freeport.
Menurut rilis yang dikeluarkan Repdem, Senin (3/9), kedatangan Hillary tidak lain adalah upaya untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi AS di Indonesia, terutama Freeport. Kedatangannya untuk memastikan agar perusahaan tambang ini dapat terus mengeruk emas, perak, tembaga, timah, dan uranium dari Papua sesuai kontrak yang menguntungkan mereka.
Ada enam poin yang akan direnegosiasi, yakni luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan.
Selama berdiri sejak tahun 1967, lanjut pernyataan tersebut, Freeport melakukan banyak pelanggaran dan perusakan. Mulai dari perusakan lingkungan, seperti membuang limbah dan tailing ke sungai-sungai yang menjadi sumber penghidupan suku-suku di Papua.
Selain itu, sambung pernyataan itu, terjadi pula pelanggaran hak asasi manusia, seperti penggusuran hak tanah masyarakat adat atau tanah ulayat, hingga melakukan penghilangan nyawa. Hal itu memunculkan konflik-konflik dan penembakan di daerah Papua, bahkan adanya aliran dana keamanan dari PT Freeport untuk TNI dan Polri yang sebelumnya tidak pernah diketahui publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika