REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, Senin (3/9), mengkonfirmasi pendirian negaranya untuk menemukan penyelesaian politik bagi krisis Suriah, dan menegaskan perlunya kerja sama bilateral dan koordinasi dengan Amerika Serikat. Tujuannya, kata dia, ialah untuk membantu mewujudkan kestabilan dan perkembangan di wilayah tersebut.
Di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya setelah ia menerima Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Timur Dekat Elizabeth Jones, al-Maliki menekankan perlunya penyelesaian politik bagi situasi di Suriah.
"Harus ada penyelesaian politik, bukan militer, bagi situasi di Suriah. Dan Irak telah mengajukan gagasan guna mencapai perubahan (politik) yang diingini di Suriah," kata al-Maliki di dalam satu pernyataan sebagaimana dilaporkan Xinhua dan terpantau Selasa (4/9) pagi.
Al-Maliki menyampaikan kembali sikap Irak untuk mendukung upaya oleh utusan khusus PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi bagi penyelesaian krisis Suriah, kata pernyataan.
Ia mengatakan wilayah Timur Tengah menghadapi banyak tantangan dan perlu ada dialog serta saling pengertian dalam menyelesaikan semua masalah di wilayah tersebut, dan bukan menyebarkan bahasa senjata serta kekerasan.
Al-Maliki juga mengatakan peluang bagi kerja sama terbuka lebar antara Irak dan Amerika Serikat di segala tingkat, sejalan dengan Kesepkatan Kerangka Kerja Strategis, yang ditandatangani pada 2008 oleh kedua negara tersebut.
Elizabeth Jones mengadakan beberapa pertemuan di Baghdad selama beberapa hari belakangan dengan para pemimpin Irak, termasuk Menteri Luar Negeri Hoshyar az-Zebari. Keduanya membahas sikap Irak guna menghentikan kerusuhan di Suriah dan situasi pengungsi Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika