REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Hingga 10 hari menjelang ditutupnya anggaran relokasi masih ada 669 kepala keluarga (KK) korban erupsi Merapi yang belum bersedia direlokasi.

Namun, Pemkab Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melakukan dialog dengan warga.

Ketua BPBD Sleman, Urip Bahagia, mengatakan rencana anggaran dana Rehab-rekon akan ditutup 15 September mendatang. Warga yang sudah mau direlokasi sebanyak 2.052 KK.

“Warga yang belum mau direlokasi berada di Desa Umbulharjo, Wukirsari, Kepuharjo, Sindumartani, dan Glagaharjo. Yang belum mau, akan kita ajak dialog. Maunya bagaimana?" kata Urip, Rabu (5/9).

Urip mengharapkan setelah dialog akan ada warga yang mau direlokasi. "Kita targetkan ada 300 KK yang mau direlokasi," ujarnya. Pembangunan hunian tetap relokasi akan dilakukan selama tiga tahun. Seluruh warga akan diminta untuk membuat pernyataan.

Bagi yang mau direlokasi isi surat pernyataannya tidak akan kembali ke tanah asal, hanya akan mengelola saja. Sedang yang tidak mau direlokasi, isinya sanggup mengungsi jika ada peringatan untuk segera mengungsi.

Meskipun sudah direlokasi, belum 100 persen terbebas dari bencana erupsi Merapi. Karena itu, BPBD telah mempersiapkan kontigensi atau skenario pengungsian untuk menghindari bencana.

Untuk membuat sebuah kontigensi, dibutuhkan data yang meliputi jumlah warga, berapa jumlah anak-anak, jumlah orang tua/jompo. Selain itu, di mana titik kumpul jika terjadi bencana dan bagaimana untuk mengangkut warga ke tempat pengungsian. "Langkah ini dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana. Sehingga bisa menekan jumlah korban jiwa," tandas Urip.

Ikuti Whatsapp Channel Republika