REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina menjamin kebebasan navigasi semua negara di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Kepastian itu menyusul semakin menegangnya hubungan diplomatik pemerintah tersebut dengan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

Jaminan kebebasan navigasi itu diutarakan Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi, saat berdialog dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton, Rabu (5/9), di Beijing. Dalam pernyataan itu, Yang berjanji tidak akan ada masalah di wilayah perairan yang kondisinya sedang menegang tersebut. "Saat ini tidak ada masalah di wilayah itu, juga tidak akan pernah ada masalah ke depannya." katanya, dikutip AFP.

Meski begitu, Yang belum mengatakan secara jelas apakah Cina setuju dengan sejumlah masukan dari Clinton terkait penyelesaian masalah sengketa di Laut Cina Selatan. Menurut dia, persengketaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui negosiasi langsung dari negara-negara sekitar, serta konsultasi yang bersahabat.

Pemerintah Cina, lanjut dia, tetap kukuh dengan klaim di wilayah perairan tersebut. Itu dinyatakan dengan bukti sejarah dan yurisprudensinya. Tapi, Yang berharap negaranya dapat bekerja sama dengan AS, dan menerima semua masukan dari negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai code of conduct/COC di wilayah perairan tersebut.

"Bagi Cina dan negara-negara tetangga, Laut Cina Selatan benar-benar menjadi garis kehidupan untuk pertukaran, perdagangan, dan perniagaan," ujar Yang. Lebih lanjut, negara-negara di Asia Tenggara juga mendorong agar Cina bekerja sama dengan kesepakatan COC. Hasil itu didapat dari kunjungan terakhir Yang ke sekitar wilayah perairan itu, beberapa waktu lalu.

ASEAN sendiri saat ini telah menyepakati enam prinsip dalam COC untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Clinton juga mempercayai, jika langkah itu berguna menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa lewat jalur dialog.

Menlu Hillary Clinton mengatakan, pencapaian COC atas Laut Cina Selatan menjadi kepentingan setiap orang. "Kami yakin, Cina dengan ASEAN tengah terlibat dalam sebuah proses diplomatik menuju code of conduct," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika