REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Palestina terus berupaya mendulang suara guna meningkatkan status kenegaraannya di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dukungan itu digalang melalui negara-negara Arab dan Islam, serta 120 negara anggota Gerakan Non Blok (GNB).
Upaya meningkatkan status kenegaraan Palestina di PBB selalu deadlock alias menemui jalan buntu. Upaya itu selalu gagal lantaran Palestina mengajukan diri tidak lagi sebagai pengamat PBB, tapi juga memiliki hak suara. Karenanya, agar Palestina 'naik kelas' di PBB, dukungan sangat dibutuhkan negeri yang kini dalam jajahan Zionis Israel tersebut.
Keinginan Palestina tidak hanya untuk diakui di dunia global, tapi juga untuk meraih kemerdekaan. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas dikabarkan akan menggencarkan usaha meraih dukungan pada akhir September mendatang.
"Bulan ini saya akan ke Doha untuk mendapat keputusan Majelis Umum PBB, KTT Islam dan KTT Gerakan Non Blok," kata dia kepada wartawan seperti disitat Reuters, Kamis (6/9).
Menurutnya, dukungan suara dari Majelis Umum PBB, yang membawahi sekitar 193 negara anggota, dinilai cukup menaikkan status Palestina menjadi pengamat nonanggota. Tapi untuk mendapatkan status itu mereka harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan, dan Amerika Serikat (AS) yang mempunyai hak veto.
