REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menjelaskan tahun lalu usaha meningkatkan status Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terkendala sanksi keuangan dan kontra diplomatik dari Israel dan Amerika Serikat. Abbas menegaskan tujuan Palestina mendapatkan hak suara di PBB adalah untuk melindungi Palestina dari hukum internasional.

"Pentingnya ke Majelis Umum PBB untuk melindungi negara kami dari hukum internasional," tegas Abbas seperti disitat Reuters, Kamis (6/9).

Jika tidak, kata dia, bisa menghambat pembangunan Palestina. Seperti pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat, misalnya, yang menghalangi prospek kerja sama bilateral antar kedua negara. Kondisi itu molor sejak 2010. (baca: Palestina Merdeka Butuh Dukungan Negara Islam).

Israel ketika itu malah menuduh pemerintah Abbas berusaha menghindari proses negosiasi, karena mereka memerlukan musyawarah terkait perbatasan wilayah di Tepi Barat. Pemerintah Zionis juga meminta Hamas mundur dari Gaza sejak 2007. Namun desakan itu gagal dan status kenegaraan Palestina di PBB pun tidak diakui hingga kini.

Usaha yang dilakukan Abbas itu pun mendapat dukungan dari negara-negara anggota Liga Arab. Perwakilan pejabat dari organisasi itu melaporkan, negara-negara anggota siap membantu agar Palestina mendapat persetujuan dari DK PBB.

"Kami memutuskan mendukung permintaan Palestina untuk mendapat status nonanggota karena sulit mendapat keanggotaan penuh," kata Sekretaris Liga Arab, Nabil al-Arabi, dikutip AFP.