REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU - Partai Maois yang memerintah Nepal Jumat (7/9) menyambut baik keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabutnya dari daftar hitam kelompok-kelompok teroris setelah menghentikan pemberontakan berdarah.
"Tindakan itu membuka jalan bagi kerja sama antara kelompok Maois dan pemerintah AS. Ini akan membantu memperkuat hubungan kita," kata Menteri Luar Negeri Narayan Kaji Shrestha kepada AFP.
Keputusan untuk mencabut Maois dari daftar hitam itu diumumkan Kamis (6/9) oleh Depertemen Luar Negeri AS, yang mengatakan partai itu "tidak lagi terlibat dalam kegiatan teroris yang mengancam keamanan warga-warga AS atau kebijakan luar negeri AS".
Sekitar 16 ribu orang tewas dalam perang rakyat tahun 1996-2006 yang kejam oleh gerilyawan Maois terhadap monarki mutlak saat itu, sebelum kelompok pemberontak itu kembali ke jalur politik dan berkuasa setelah pemilu dua tahun kemudian.
Dibentuk 1994, partai itu dituduh oleh pemerintah AS merencanakan satu kelompok teroris global tahun 2003 dan akan mengeluarkannya dari daftar teroris tahun depan. Dengan demikian organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan AS sekarang dapat melakukan bisnis dengan kepemimpinan Maois, dan semua properti atau kepentingan-kepentingan yang dibekukan di AS kini tidak lagi diblkir.
Shrestha mengatakan kendatipun Maois telah menikmati hubungan baik dengan para pejabat AS, ia mengaku penandaan itu membuat suasana diplomatik yang tidak enak. "Kendatipun beberapa pertemuan dan pertukaran, itu telah menciptakan satu lingkungan yang canggung," kata menlu itu.
Maois menjadi partai terbesar Nepal dalam pemilu parlemen tahun 2008 dan mempelopori penghapusan monarki. Akan tetapi parlemen itu kemudian gagal menyusun satu konstitusi waktu damai sesuai batas waktu yang disepakati, memicu lembaga itu dibubarkan. Maois kini memerintah wilayah Himalaya untuk sementara.
Partai Kongres Nepal dari kelompok oposisi utama Nepal bereaksi secara hati-hati pada keputusan Washington itu. "Kami mengharapkan Maois akan berkomitmen bagi politik damai dalam kata-kata dan perbuatan,"kata Ram Sharan Mahat, seorang pemimpin senior Kongres Nepal kepada AFP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika