REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Timbulnya banyak kritik atas Kunjungan Kerja (Kunker) DPR ke luar negeri terus membuat gerah politisi Senayan. Sehingga, Anggota Dewan mewacanakan penghentian sementara (moratorium) kunjungan ke luar negeri.

Salah satunya, FPDIP yang mengaku setuju atas usulan moratarium tersebut. Di mana FPDIP tidak akan mengizinkan kadernya pergi jika tidak sesuai dengan RUU. 

"PDIP sejak awal sudah melakukan tersebut. Jika pergi yang tidak sesuai RUU, kami tidak mengizinkan teman-teman untuk berangkat," ujar Ketua FPDIP Puan Maharani pada Republika di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (6/9).

FPDIP menurutnya akan terus menganalisa kunjungan-kunjungan kerja kader PDIP di DPR. Selain itu juga, Fraksi jelas dia akan memilah-milah BASKP, Muhibah dalam setiap Kunker.

"Fraksi akan menganalsa kunjungan-kunjungan kerja lalu memilah-milah BASKP dan Muhibah yang berkaitan dengan RUU untuk melakukan kunjungan,"ungkap Puan.

Usulan meratorium ini dimotori oleh FPKS yang disambut baik Fraksi Demokrat, PPP, Gerindra dan Hanura.

Seperti diketahui, dalam sepekan ada dua kunjungan berbeda ke luar negeri. 22 anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR studi banding ke Denmark dan Turki untuk membahas RUU Palang Merah Indonesia (PMI).

Rombongan Panja RUU Desa sebelumnya berkunjung ke Brasil. Berdasarkan data Fitra, anggaran kunker luar negeri tahun 2012 mencapai Rp 140 miliar

Ikuti Whatsapp Channel Republika