REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono dijadwalkan menggelar rapat tentang Program Nasional Kontra Radikal Terorisme di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (10/9). Meski begitu, Wakil Presiden Boediono menegaskan tak ada hubungannya dengan sejumlah aksi terorisme yang belakangan terjadi.

“Yang perlu saya tegaskan, ini bukan reaksi atas kejadian yang terakhir di Depok atau Solo. Ini adalah program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu,” katanya, Senin (10/9).

Menurutnya, Indonesia memerlukan program yang utuh untuk mengatasi radikalisasi. Apa yang dilakukan masing-masing instansi sejauh ini dirasa tidak cukup karena belum ada rencana aksi bersama yang terkoordinasi dengan sasaran bersama yang jelas.

“Maka cetak biru program deradikalisasi ini harus benar-benar tajam mencapai sasaran,”katanya.

Program ini nantinya  tidak dibebankan kepada salah satu instansi seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia lebih bersepakat jika program tersebut dibahas bersama di tingkat menteri. Setelah itu dapat disimpulkan apa yang bisa dikerjakan bersama.

"Tak bisa jika hanya BNPT yang menjalankan. Mari kita menyatukan dan mensinkronkan langkah-langkah untuk program ini," jelas Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika