REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pemeriksaan Keuangan menilai pengadaan barang dan jasa kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah masih bermasalah. Bila proses tersebut bermasalah maka berpengaruh terhadap laporan keuangan.

"Pengelolaan keuangan negara yang terbesar adalah proses pengadaan barang dan jasa, ini jadi masalaah terbesar,"ujar Wakil Kepala BPK, Hasan Bisrid di kantor kementerian keuangan, Jakarta, Selasa (11/9). Bila proses tersebut bermasalah maka berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 2011 dengan opini wajar dengan pengecualian memang meningkat. Jika pada 2010 lalu terdapat 257  opini WDP BPK untuk laporan keuangan Pemda, maka pada 2011 ini terdapat 316 pemda yang mencatat opini WDP.

Meski demikian, tingkat opini WDP untuk kementerian lembaga bisa diturunkan. Jika pada 2010 masih terdapat 29 K/L yang mendapatkan WDP, maka pada 2011 ini terdapat 18 K/L yang mendapatkan WDP.

Oleh karena itu, Hasan meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan panduan penyusunan laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga khususnya mengenai masalah pengadaan barang dan jasa

Ikuti Whatsapp Channel Republika