REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyesalkan kegagalan pemerintah dalam melobi pemimpin negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk memasukkan kelapa sawit sebagai produk ramah lingkungan.

"Dengan ditolaknya sawit sebagai produk ramah lingkungan pada KTT APEC, menjadi sangat nyata bahwa ini adalah kepentingan persaingan bisnis minyak nabati," kata Sekretaris Jenderal Gapki, Joko Supriyono, di Jakarta, Rabu (12/9).

Sektor industri kelapa sawit yang selama ini sangat strategis bagi kepentingan ekonomi nasional, menurut Joko, sudah sepantasnya diperjuangkan pemerintah dalam menghadapi perang dagang minyak nabati di tingkat global. "Selama ini sawit menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan hajat hidup petani sawit rakyat. Pemerintah Indonesia harusnya menjadi frontliner dan menjadi panglima perang di perdagangan CPO global," paparnya.

Keberadaan CPO yang mulai mendapatkan tempat di pasar minyak nabati global, saat ini memang mulai mendapatkan perlawanan dari para produsen minyak nabati lainnya. Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi mencapai 23,5 juta ton, Indonesia sendiri mulai mendapat tantangan untuk memasarkan produksinya ke sejumlah negara.

Untuk diketahui, di sejumlah negara Asia seperti Cina, India dan Pakistan, produk CPO Indonesia dikenakan hambatan tarif Bea Masuk untuk membatasi penetrasi CPO pada pasar minyak nabati mereka. Sedangkan di pasar Amerika Serikat dan Australia, CPO dikenakan hambatan non tarif karena dinilai sebagai produk yang tidak sehat dan tidak ramah lingkungan.

Sementara di dalam negeri, para produsen CPO juga harus dipusingkan dengan pengenaan Bea Keluar untuk CPO dan produk turunannya yang diberlakukan secara progresif yang berkisar antara 7,5 persen hingga 22,5 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika