REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia masih setengah hati mematuhi poin renegosiasi. Tidak hanya soal royalti, Freeport pun ternyata belum menyepakati betul untuk melakukan seratus persen pemurnian sumber daya alam di dalam negeri.
Dirjen Minerba, Thamrin Sihite, mengungkapkan Freeport masih berdalih bahwa pembangunan smelter perlu investasi besar dan waktu yang lama. "Alasan mereka memerlukan investasi besar dan waktu tetapi dari pemerintah kan sudah sejak 1967 mereka di sini," ujar Thamrin usai penutupan Porseni di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Ahad (16/9).
Padahal, tutur Thamrin, nilai tambah barang tambang dari hasil pemurnian akan menjadi sangat tinggi. Sehingga, tuturnya, pemerintah tetap bersikukuh bahwa pembangunan smelter tetap dilakukan. "Nah ini kan perlu negosiasi, di sisi lain mereka menyatakan investasinya cukup besar," ujarnya.