REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah DKI Jakarta masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang belum tuntas. Salah satu yang terbesar ialah menanggulangi banjir, kemacetan sekaligus menyediakan transportasi aman dan nyaman bagi warganya. Kini pekerjaan rumah tersebut bakal menjadi beban gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2012-2017, Joko Widodo, setelah ia mengalahkan pesaingnya Fauzi Bowo, gubernur daerah khusus ibu kota saat ini.
Apa tugas yang menanti Joko Widodo khususnya dalam mengatasi banjir dan kemacetan? Berikut pandangan permasalahan utama Jakarta dan prediksi solusinya yang digambarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI Jakarta, Sarwo Handayani dalam wawancara dengan Bilal Ramadhan dari Republika.
Apa permasalahan utama yang harus dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta 2012-2017?
Permasalahan yang dihadapi Fauzi Bowo masih sama dengan apa yang akan dilanjutkan untuk gubernur nanti, yakni kemacetan dan banjir. Pastinya siapa pun yang akan menjadi pemimpin Jakarta selanjutnya akan menghadapi permasalahan itu-itu saja mengenai Kota Jakarta. Mungkin gubernur selanjutnya tinggal melanjutkan program-program Pak Fauzi Bowo sebelumnya. Kan bukan berarti gubernur baru lalu programnya baru juga kan.
Soal masalah kemacetan, apa Bus Transjakarta masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta?
Saya kira masih bisa diandalkan. Tiga koridor busway rencananya akan dibangun pada tahun depan. Tapi kami fokus pada pembangunan busway koridor Blok M-Ciledug. Karena di antara tiga koridor busway yang rencananya akan dibangun, koridor ini yang paling sulit. Masalah utamanya jalannya sempit dan arus kendaraan pun padat.
Untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT), apakah bisa gubernur yang baru untuk meninjau ulang desainnya?
Kalau MRT sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau mau diubah harus izin dulu sama Jepang. Jadi tidak bisa. Proyek MRT kan sudah sampai di titik pengumuman lelang pada akhir September 2012 ini. Rencananya Oktober 2012 sudah mulai dibangun. Untuk desain sudah tidak bisa diubah lagi, jalur pun juga tidak bisa diubah. Saat ini saja kita masih dalam proses menunggu pengumuman pemenang tender.
Mengenai pembatasan kendaraan adakah solusi selain sistem 3 in 1?
Kalau 3 in 1 kan masih berjalan sampai saat ini. Program-program pembatasan kendaraan masih terus dibahas. Seperti penerapan ERP (Electronic Road Pricing) masih harus disiapkan lagi. Karena kita kan juga mash menunggu hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Ini menyangkut undang-undangnya yang harus ada, fasilitas dan teknologinya juga harus disediakan. Selain itu, kita juga harus berkoordinasi dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya.
Lalu menyoal penataan pemukiman, Joko 'Jokowi' Widodo mengusulkan untuk membangun 'Kampung Susun', apakah bisa terintegrasi dengan program Pemprov DKI Jakarta sebelumnya?
Jawab: Tidak, sama saja kok dengan program yang dimilik Pak Fauzi Bowo, tidak ada yang berbeda. Dulu kan program Pak Fauzi Bowo untuk membangun perumahan secara vertikal. Jadi konsep 'kampung susun' sama saja dengan program Pemprov Jakarta sebelumnya. Mungkin (perbedaannya) mengenai permasalahan lahan. Pak Jokowi maunya di mana. Kalau ada lahannya akan kita siapkan. Misalnya kalau ingin di sekitar Jalan MH Thamrin dan Sudirman kan bisa di daerah Kebon Kacang (Jakarta Pusat). Jadi programnya sama saja, tinggal dilanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika