REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri, Jenderal Timur Pradopo menghargai permintaan calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya pengawalan (voorijder).

Voorijder lazim digunakan para pejabat jika melakukan perjalanan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan membuka jalan.

Selain itu, perjalanan menjadi lebih cepat karena tidak perlu terjebak macet. "Voorijder atau apapun yang dilakukan asal tidak merugikan masyarakat, ya tentunya kita hargai hal-hal seperti itu," ujar Timur saat ditemui di Gedung Rupatama, Mabes Polri usai melantik sejumlah Kapolda dan Kepala Divisi Humas, Jumat (21/9).

Jokowi yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo memang diketahui enggan menggunakan voorijder. Ia tercatat baru dua kali menggunakan pengawalan voorijder dan patroli kepolisian selama berkampanye putaran pertama Pemilukada DKI pada 11 Juli 2012, dan putaran kedua pada 20 September 2012.

Pengawalan itupun digunakannya karena Jokowi datang bersama rombongan mantan presiden Megawati Soekarno Putri. Sedangkan saat datang ke kediaman Megawati di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, dan menuju rumah dinas Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, ia tidak menggunakan pengawalan voorijder.

Ikuti Whatsapp Channel Republika