REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan 30 stasiun pengisian bahan bakar gas di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan di Palembang untuk mendukung program transportasi beremisi karbon rendah.
Menurut Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, ke-30 SPBG yang disiapkan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar gas itu sudah mulai dibangun Juli 2012 dan seluruhnya diperkirakan selesai pada Juni 2013.
Dari keseluruhannya itu, nanti ada yang sudah siap pada 10 Desember tahun ini, sebagian lagi ada yang awal tahun 2013 dan pertengahan 2013, kata Hari selesai mengikuti The 7th Indonesia International Automotive Conference disela IIMS 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin.
"Yang kita usahakan (secepatnya) betul, ya yang punya kita sendiri yang kita bangun, untuk 10 Desember (2012) sudah mulai beroperasi," katanya.
Dalam roadmap-nya tentang pembangunan infrastruktur gas pada tingkal retail, Pertamina akan membangun 21 SPBG di wilayah Jabodetabek, kemudian 5 di Jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, lalu 4 di Palembang, sehingga totalnya 30 SPBG diharapkan sudah bisa beroperasi mulai Juni 2013.
Mengenai hambatannya, menurut Hari, lebih kepada hal-hal non teknis seperti pembebasan lahan, perijinan di daerah, proses terkait anggaran APBN, serta harga gas yang sekarang tidak kompetitif Rp3.100/LSP, sementara harga BBM bersubsidi Rp4.500/liter.
"Kalau procurement dan convertion sih cepat hanya butuh empat bulan, yang lama kan yang non teknis, seperti pembebasan lahan, perijinan, dan birokrasi soal APBN apakah masuk proyek singleyear atau multiyear," kata Hari.
Pada sisi lain, harga gas juga belum mencapai tingkat keekonomian. "Kita berharap tiga tahun mendatang harga keekonomiannya sudah bisa dicapai."
Karena belum mencapai harga keekonomian, maka volumenya juga harus besar, oleh karenanya Pertamina mengusulkan adanya kebijakan yang mengharuskan angkutan umum menggunakan bahan bakar gas.
Menurut Hari Karyuliarto, disparitas harga jual CNG seharusnya berada pada kisaran level 55-65 persen dari harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Mengenai kemungkinan keterlibatan swasta dalam konversi bahan bakar minyak ke gas, Hari mengatakan bisa saja, tergantung pemerintah dan Pertamina tidak masalah serta siap berbagi jika swasta memang dilibatkan.
"Ooo kita terbuka kalau memang ada swasta yang mau ikut, kita terbuka. Ini 'kan sebenarnya terserah pemerintah ya, tapi sebaiknya swasta juga ikutkan," kata Hari.
Pertamina bersikap terbuka kalau memang swasta mau diikutsertakan dalam program itu. "Itu nanti alokasinya 'kan kebetulan untuk Pertamina, ya nanti kita aturlah alokasinya itu kalau harus di-share ke pihak swasta, gimana caranya lah supaya Pertamina juga tidak ambil untung tetapi juga tidak rugi," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika