REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengembangkan program lumbung pangan berbasis majelis taklim dan syariah, sekaligus penguatan usaha ekonomi masyarakat dari kalangan keluarga miskin. "Program ini khas inisiatif lokal hasil kerja sama Pemprov NTB dengan Yayasan Andalisia Islamic Center dan baru dimulai pada 2011 dan dilanjutkan di 2012," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Rosiadi Sayuti di Mataram akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, dukungan anggaran untuk pengembangan lumbung pangan berbasis majelis taklim dan syariah itu dialokasikan dari APBD NTB melalui pos anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB. Namun, dalam implementasinya program lumbung pangan bersaing itu dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda NTB. "Untuk langkah awal, di tahun pertama 2011 program ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur yang menyasar sebanyak 1.129 orang warga masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan lumbung pangan," ujarnya.

Menurut dia, di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup satu kecamatan, tiga desa, dan 20 dusun, program akan melibatkan 34 orang anggota majelis taklim yang mendampingi 139 kelompok tani dengan anggota kelompok sebanyak 695 orang.

Di Kabupaten Sumbawa Barat yang mencakup satu kecamatan, empat desa, 24 dusun, program melibatkan 25 orang anggota majelis taklim yang mendampingi 88 kelompok tani dengan anggota kelompok sebanyak 434 orang.

Setiap anggota kelompok sasaran program lumbung pangan itu, kata Rosiadi, diberi dukungan anggaran sebesar Rp 1 juta. Namun, pengelolaannya secara berkelompok dalam bimbingan anggota majelis taklim dan menganut prinsip ekonomi syariah.

Rosiadi berharap program lumbung pangan berbasis majelis taklim dan syariah itu juga dikembangkan pemerintah kabupaten/kota agar nantinya program ini semakin merakyat. Program ini juga diyakini dapat mengentaskan kemiskinan.