REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Munculnya muatan berbau pornografi di lembar kerja siswa (LKS) kelas lima yang beredar di Kota Batam disesalkan banyak pihak. Pasalnya, ini bukan kejadian pertama. Melainkan telah terjadi di beberapa kota lain di Indonesia.  

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati menjelaskan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai kemudian malah dipandang enteng.

"Mungkin itu hanya rangkaian kata. Tapi faktor psikologisnya akan terus tertanam di anak. Sehingga kemudian dia bisa berinterpresasi yang tidak-tidak. Makanya, harus diambil tindakan tegas dan cepat. Karena saya khawatir hal seperti ini akan terus terjadi,’’ papar dia ketika dihubungi, Senin (1/10).

Reni menuding pihak kepala sekolah sebagai yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Pasalnya, dia tidak menjalankan pengawasan dengan baik. Termasuk guru yang masuk di dalam kelompok kerja guru (KKG) yang harusnya melakukan pemeriksaan  awal kepada semua muatan yang akan disampaikan ke siswa. Kepala dinas pendidikan pun dipandangnya ikut bertanggung jawab karena lalai dalam melakukan pengawasan. 

"Saya melihat fungsi itu tidak berjalan. Harus ada tindakan konkret yang membuat efek jera. Sehingga semua pihak berhati-hati. Guru, kepala sekolah dan kepala dinas harus bekerja baik. Jangan sampai  buku itu hanya menjadi proyek dan tidak dipertanggungjawabkan,’’ tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika