REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jendral Untung S Rajab mengakui pemerintah lemah menangani tawuran antarpelajar. Akibatnya, aksi yang tidak mencerminkan siswa berpendidikan itu marak terjadi.
Dikatakannya, bangsa ini bisa maju jika didukung oleh pihak-pihak yang berperan penting dalam pemerintahan. Begitu pula penerapan untuk siswa yang mungkin jarang dijamah oleh peranan sejumlah instansi tersebut. (baca: Mendikbud: Setop Tawuran Antarpelajar!)
Sejauh ini, lanjut Untung, hanya keunggulan siswa yang diinformasikan. Namun kelemahannya jarang diinformasikan. (baca: Kapolda: Pelajaran Agama Efektif Cegah Tawuran Antarpelajar).
"Tawuran merupakan salah satu kelemahan penanganan pemerintah," tegas Untung kepada wartawan, di sela pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh dan perwakilan seluruh SMA/SMK se-Jadetabek, di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10) malam. (baca: Mendikbud: Tawuran Rusak Citra Pendidikan Indonesia).
Pada pertemuan ini, Kapolda turut mengundang Dirjen Pendidikan Sekolah Menengah se-Jadetabek, Kasubdin Pendidikan Menengah se-Jadetabek, Tokoh agama Sukron Makmun, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Pendidikan Arif Rahman Hakim.
Selain itu, Kapolda juga mengundang Tokoh Budaya M. Sobari, Komnas Perlindungan Seto Mulyadi, serta 75 Kepala Sekolah yang termasuk rawan tawuran disertakan Komite Sekolah, Guru BP dan Ketua Osis se-Jadetabek.