REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan tidak ada ampun bagi koruptor di BUMN. Pernyataan itu dilontarkan Dahlan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi di BUMN.
Dahlan pun berjanji bakal menindaklanjuti temuan BPK yang menyebutkan sebanyak 63 perusahaan milik negara berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp 2,5 triliun.
"Kita akan melihat terlebih dahulu laporan tersebut, apakah karena salah administrasi, salah posting," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/10).
"Tetapi kalau setelah kita lakukan pengecekan kerugian ternyata karena ada praktik korupsi, tidak ada ampun bagi yang melakukan korupsi di BUMN."
Menurut Dahlan dirinya masih belum mengetahui detil soal laporan BPK tersebut. Tetapi ia siap menindaklanjuti segala temuan-temuan yang sudah dipaparkan BPK itu. Dahlan mengakui potensi kerugian di sejumlah BUMN sangat memungkinkan, karena banyaknya kesalahan dalam hal administrasi, operasional perusahaan, maupun kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.
