REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku heran dengan Polri. Mereka mau mengangkat kasus penyidik ovel Baswedan saat KPK sedang menangani kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

"Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa mengangkat-angkat kasus yang terjadi pada 2004 lalu di saat kita sedang

menangani kasus penting di Polri," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dihubungi Republika, Ahad (7/10).

Zulkarnaen mengatakan, tudingan Polri bahwa Novel melakukan pelanggaran hukum pada 2004 lalu tidak benar. Menurutnya, berdasarkan informasi hukum yang ia terima, yang melakukan perbuatan melanggar hukum bukan Novel.

Beberapa orang petugas Polri, Jumat (5/10) malam, berupaya menjemput paksa penyidik KPK bernama Novel Baswedan. Penyidik berpangkat Komisaris Polisi itu dituding telah melakukan pelanggaran hukum sewaktu menjadi Kasat Reserse di Polda Bengkul pada 2004 lalu.

Namun, upaya penjemputan paksa itu ditenggarai karena sengketa kasus simulator SIM Korlantas antara KPK dan Polri. Novel sendiri merupakan Kepala Satuan Tugas penyidikan Kasus ini di KPK.

Novel juga termasuk dari lima orang anggota Polri  yang memilih bertahan sebagai penyidik tetap di KPK. Meskipun, Polri tak lagi memperpanjang masa tugasnya di KPK. Atas kejadian tersebut, upaya penegakan hukum di KPK menjadi terhambat. Terutama,  dalam penyidikan kasus simulator SIM di Korlantas Polri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang WIdjdojanto mengatakan, berdasarkan keterangan yang ia terima dari Novel, pada waktu 2004, Novel menjabat sebagai Kasat Reserse di Polda Bengkulu. Pada waktu itu, ada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum hingga menyebabkan tewasnya seseorang. Novel selaku pimpinan, mendapat teguran keras. "Tapi ingat, bukan Novel pelakunya," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika