REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Malaysia dan Indonesia bersinergi mengantisipasi turunnya harga CPO. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Deddy Saleh, mengatakan isu beberapa negara yang berniat mengurangi permintaan CPO, berdampak pada menurunnya harga komoditas tersebut.
“Kita sekarang mencoba mencari mekanisme atau cara (mengangkat kembali harganya). Kalau komoditi karet, jelas mekanismenya dengan dipotong ekspornya,” ujar Deddy, Selasa (9/10).
Deddy mengatakan, ada beberapa mekanisme yang mungkin dilakukan untuk mengangkat harga CPO. Salah satunya replanting, atau tanaman yang sudah tua ditebang. Di Malaysia, proses replanting dibiayai oleh pemerintah. Sementara, Indonesia tidak menerapkan sistem yang sama.
Pengurangan stok CPO juga menjadi salah satu alternatif upaya memperbaiki harga CPO. Kemudian, penggunaan biofuel dengan CPO di dalam negeri, kata Deddy, juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, jika diperlukan, subsidi BBM dialihkan untuk pemberian insentif kepada perusahaan pengolah biofuel.
”Kalau BBM disubdisi artinya kita mensubsidi pihak luar, karena refinary datang dari luar. Sedangkan subsidi biofuel artinya menyubsidi CPO kita,” tambah Deddy.
Menurutnya, memberikan subsidi untuk biofuel cukup penting agar produksi biofuel bisa ditingkatkan. Kemudian, Indonesia juga mungkin akan mencari mekanisme untuk mengurangi suplai ke luar negeri. Indonesia dan Malaysia memproduksi hampir 90 persen produk CPO di dunia.
Deddy mengatakan, baik Indonesia dan Malaysia akan merumuskan mekanisme pengurangan suplai. Namun, mekanisme ini mungkin akan berbeda di antara dua negara. Menurutnya, mekanisme pengurangan suplai CPO jauh lebih sulit, dibandingkan mekanisme pengurangan komoditas karet yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Selain pengaturan suplai, CPO masih memiliki masalah dengan kampanye negatif. Saat ini, CPO Indonesia menghadapi tuduhan dumping dari Uni Eropa. Pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan eksportir yang dituduh untuk mengisi kuesioner investigasi di sana. Indonesia perlu bekerja sama dengan Malaysia untuk menangkal kampanye tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika