REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus Sengketa Pulau Senkaku atau Diaoyu telah menyebabkan hubungan antara Jepang dan Republik Rakyat Cina memanas. Meski demikian, Pemerintah Jepang mengaku tetap ingin menyelesaikannya dengan kepala dingin.
''Kami berharap Cina tak bereaksi berlebihan saat kita masih melakukan perundingan,'' tutur Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yusuke Shindo, saat menyambangi kantor Republika, Selasa (9/10). Yusuke menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, nelayan asal Jepang telah melakukan penangkapan ikan dan tinggal di daerah tersebut.
Apalagi Yusuke mengklaim berdasarkan data sejarah Jepang dan manuskrip asal Cina, menyatakan bahwa Senkaku adalah pulau milik Jepang. Salah satu buktinya, ungkap dia, Pemerintah Meiji pada tahun 1896 telah menyetujui adanya penangkapan ikan serta mengizinkan tinggal di pulau tersebut.
Bahkan hingga saat ini pulau tersebut masih berada di bawah pengawasan Jepang. Ia mengatakan, Cina baru mengklaim kepemilikan pulau tersebut pada tahun 1971.
Menurut Yusuke hal tersebut tak terlepas dari survey dan studi para akademisi untuk mencari keberadaan minyak bumi pada di Laut Cina Timur tahun 1968.I
a menambahkan kalaupun Cina memiliki orientasi untuk mengeksplorasi daerah tersebut, maka ada solusi tepat untuk menyelesaikan sengketa ini, Solusinya, ucap dia, seperti eksplorasi gabungan antara perusahaan Jepang dengan perusahaan asal Cina.
Saat ini, ia mengakui pemerintah Jepang berharap mampu menyelesaikan persoalan sengketa melalui perundingan. Ia mengakui memang sejak beberapa tahun terakhir Cina melakukan tindakan provokasi di sekitar pulau Senkaku. Termasuk mengirimkan kapal patroli dan kapal perang di sekitar Pulau Senkaku.
Untuk itu ia mengingatkan agar Pemerintah dan masyarakat Cina saat ini jangan melakukan tindakan berlebihan terkait sengketa. ''Kami ingin menyelesaikan secara damai,'' ucap dia.
Masyarakat Jepang sendiri, ucap dia, meski tak melakukan demonstrasi besar-besaran telah menyuarakan agar melindungi Pulau Senkaku. ''Budaya demonstrasi bukan bagian dari kami,'' imbuh dia.
Sengketa TakeshimaYusuke juga sempat berbicara soal sengketa kepulauan Takeshima, antara Jepang dengan Korea Selatan. Apalagi ia mengungkapkan Presiden Korsel Lee Myung Bak sempat beberapa kali mengunjungi Takeshima secara diam-diam.
Ia menyatakan meski saat ini Pulau Takeshima berada di bawah pengawasan Korsel, namun pulau tersebut adalah milik Jepang. Sama halnya dengan sengketa Pulau Senkaku, Pemerintah Jepang menurut dia ingin menyelesaikan permasalahan Pulau Takeshima secara damai dan mengikuti hukum internasional.
erkait sengketa kedua kepulauan tersebut, Yusuke mengaku hal tersebut tak ada kaitannya dengan masalah dalam negeri di Jepang. Termasuk, papar dia, berkeinginan untuk menaikkan popularitas Perdana Menteri Yoshihiko Noda yang sempat menurun. Sebelumnya di awal Oktober, popularitas PM Noda sempat merosot 30 persen akibat rencana menaikkan pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika